Ekonomi Biaya tinggi karena GRATIVIKASI

Sudah tak asing lagi untuk mendengar istilah grativikasi untuk sekarang ini, istilah grativikasi sering kita dengar di televisi atau media cetak, grativikasi biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat kususnya para pengusaha yang memberikan kepada penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil untuk memudahkan sesuatu perizinan. Pemberian dalam bentuk grativikasi sangat banyak macamnya, seperti salam tempel, uang jalan, uang pelican, uang makan, dan yang paling tak wajar yaitu dalam uang selimut ( Grativikasi seks ).

Perilaku grativikasi sering kita jumpa dalam berbagai lapisan, misalkan saja dalam suami istri yang baru saja melahirkan anaknya, dan ketika itu untuk mempermudah dibuatnya akte kelahiran perlunya uang tanda terimakasih untuk diakui sebagai warga Negara Republik Indonesia. Begitu pula saat kita akan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk), atau akan membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) juga memiliki hal yang sama dalam praktek bayar yang tak wajar ini.

Padalal tugas pejabat Negara atau pegawai negeri itu harus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, mereka sudah digaji oleh uang rakyat, jadi pejabat Negara atau pegawai negeri tidak perlu mengharap imbalan dari bayar tak wajar tersebut.

Dalam kasus Ekonomi praktek grativikasi sangat mempengaruhi harga barang yang akan dijualnya, jadi ketika pengusaha akan mengurus surat izin, pengusaha akan mengeluarkan biaya yang besar kepada pejabat Negara, atau pengawai negeri untuk dimudahkan perizinannya. Biaya ini pastinya akan dibebankan pada perusahaan tersebut, atau menambahkan HPP (Harga Pokok Produksi) sehingga harga barang akan lebih mahal.

Tidak kebayang jika pada suatu daerah dan hampir semua perusahaan yang berdiri akan menjual barang yang lebih mahal karena telah melakukan praktek grativikasi saat mengurus perizinan. Korban dari praketk ini kembali ke lapisan masyarakat, apalagi kepada masyarakat miskin. Mereka yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Pada perusahaan dan seseorang yang memiliki jabatan tidak merasakan dampaknya, tetapi dari orang miskinlah yang akan merasa dampaknya.

Banyak cara untuk terhindar dari praktek grativikasi ini, kita sebagai lapisan masyarakat harus menyetop pemberian apapun kepada penyelenggara Negara atau pegawai ngeri agar tidak adanya praktek grativikasi. Jika kita sebagai pengusaha yang akan melakukan perizinan jangan lagi memberikan uang pelicin, agar harga barang juga tidak melambung tinggi.

Praktek Grativikasi juga praktek yang melukai martabat sebagai Negara yang berdaulat, dulu para pejuang mengorbankan nyawanya untuk menjadi Negara ini terbebas dari penjajah, dan semua itu sekarang hanya sebagai cerita sejarah saja yang ditulis pada buku-buku. Kita sebagai Negara yang sudah berdaulat tidak perlu angkat senjata seperti jaman penjajahan dulu, hanya tidak melukai Negara ini dengan Praktek Grativikasi.

Tags:
author

Author: