Yusril Izha Mahendra Rajanya Ahli Hukum Tata Negara

Akhir-akhir ini kita sedang di suguhi oleh berita yang menghebohkan, diantaranya berita mengenai Hak Angket KPK, Perpu Ormas, dan UU Pemilu. Sedangkan berita menarik tersebut selalu melibatkan para Pakar dan para Ahli Hukum Tata Negara, itu menjadi alasan kenapa tajuk yang saya angkat adalah Yusril Izha Mahendra Rajanya Ahli Hukum Tata Negara. Ya bener adanya bahwa sekarang Prof. Yusril sedang menjadi media darling terlebih beliau adalah pakar hukum tata Negara.

Apa sih itu Hukum Tata Negara ?

Hukum tata Negara adalah salah satu ilmu cabang hukum yang mengatur mengenai prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan, hukum ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan kenegaraan seperti bentuk dan susunan Negara, yang meliputi perlengkapan Negara, tugas-tugas Negara, dan hubungan alat perlengkapan Negara. Singkat cerita itu sedkit penjelasan dari apa itu tata Negara.

Pertama saya akan bahas terkait hak angket, bagi saya ini suatu hal yang menarik, karena para pakar tata Negara ini memiliki pemikiran dan penafsiran yang berbeda antara Prof yusril dengan Prof Mahfud MD, padahal mereka memiliki profesi dan bidang ilmu yang sama.

Menurut Prof, Yusril bahwa KPK bisa diangket, karena KPK adalah Produk dari UU, KPK ini memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka ranahnya atau rumpunnya adalah di Eksekutif, walauapun KPK sendiri adalah lembaga Independen yang tidak dibawah Presiden seperti Polisi dan Jaksa.Kira-kira itu pernyataan dari Prof Yusril.

Lantas bagaimana menurut Prof. Mahfud MD yang memiliki beda pandangan ? beliau berpendapat KPK ini tidak masuk di Legislatif, Yudikatif, ataupun Eksekutif, tapi KPK adalah Quasi Yudikatif, KPK bukan dipilih oleh Presiden tapi hanya diresmikan oleh Presiden, KPK bukan subjek dan objek angket, KPK juga perlu banyak dikoreksi, kalo KPK salah dan perlu dikoreksi bukan dengan hak angket tapi oleh pengawasan lain yang disediakan hukum, maka dengan asumsi itu Prof. Mahfud menolak dengan hak angkt.

Nah, dari beda pandangan tersebut saya ambil kesimpulan bahwa mereka memiliki niat yang sama tapi dengan cara yang beda, tapi itulah demokrasi selain kita bebas berpendapat kita juga perlu taat dengan hukum yang berlaku, kalo saya kembali ke topik ke Hak angket, ya mau ga mau harus dibawa ke MK, disitulah hakim MK yang berhak memutuskan, bukan Prof. Yusril atau Prof. Mahfud, karena mereka berdua hanya dimintai pendapatnya.

Selanjutnya terkait perpu ormas, pada perpu ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah atas pembubaran ormas radikal, Prof. Yusril selalu show off keilmuannya, pria yang berprofesi sebagai pengacara itu telah menjadi kuasa hukum dari ormas HTI dan menolak perpu yang menurut dia tidak ada kegentingan yang memaksa. Dilansir dari Detik Prof Yusril berpendapat bahwa :

Pernyataan Prof. Yusril yang menolak perpu ormas tersebut tentunya akan membuat sentimen yang beda dengan partai pendukung Pemerintah atau para pendukung Pakde Jokowi. Alih-alih Prof. Yusril bisa dibuli di sosmed, bahkan membuat sentimen bahwa Prof. Yusril anti Pancasila, padahal sih bagiku belum tentu, biarkan MK yang memutuskan.

Dan yang terakhir mengenai UU Pemilu, pasca Walked Out nya partai PAN, GERINDRA, PKS, dan Demokrat membuat berita yang menimbulkan magnitude baru. Pasalnya perdebatan UU Pemilu semakin panas, fraksi pendukung Pemerintah maupun bukan pendukung Pemerintah makin keliatan belangnya, ya walaupun ada yang ngeyel sih di fraksi PAN, kalo kita tahu PAN adalah partai pendukung Pemerintah, tapi anehnya PAN malah ikut WO dengan partai lain yang bukan pendukung Pemerintah, bahkan ada desas-desus untuk Menpan RB untuk keluar dari kabinet kerja.

Di acara ILC para pakar berdebat menganai PT (Presidensial Treshold) sebesar 20%, bahkan sejumlah orang ingin menggugat ke MK, diantaranya Efendi Gozali (Pengamat Komunikasi Politik), Refli Harun (Pakar hukum tata Negara), dan Prof. Yusril. Saya kira Prof. Yusril memang jago beretorika dalam disiplin ilmu hukum tata Negara, apa yang tidak sependapat dengannya beliau siap untuk berdikusi bersama, dan ujung-ujungnya MK lagi.

Untuk itu terimakasih kepada Prof. Yusril yang sudah mewarnai iklim hukum di Indonesia, bahkan pria yang pernah menjabat sebagai Menteri di ERA Gusdur, Megawati, dan SBY memang sudah tidak diragukan lagi dalam ketangkasan keilmuannya, walaupun sering menimbulkan kontroversi tapi itulah harus beda pandangan antara pakar yang satu dengan pakar yang lainnya.

Tags:
author

Author: