Kenapa PLTPB di Gunung Slamet Pantas Ditolak ? Ini Penjelasannya


Selalu menjadi pro kontra setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, salah satunnya terkait pembangunan dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi (PLTPB) yang berada di Gunung Slamet. Pasalnya pemerintah telah memberikan izin kepada PT SAE (PT Sejahtera Alam Energy) untuk menggunakan hutan Gunung Slamet seluas 488.28 hektar sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tahap eksplorasi nomor 20/1/IPPKH/PMA/2016, walaupun sampai sekarang PT SAE baru melakukan ekplorasi Hutang di Gunung Slamet tidak lebih dari 45 Hektar, ya mungkin seluas 44,999 hektar.

Sebelum kita bahas lebih lanjut, sekarang saya akan mengajak para pemirsa yang membaca tulisan ini untuk berandai-andai. Kira-kira 45 hektar itu luasnya seberapa ? kira-kira luas banget atau tidak luas sama sekali ? kalau kita pernah main ke kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau kerap dengan nama gaulnya UMY, kampus UMY memiliki luas sebesar 22 hektar. Kalau 45 Hektar kurang lebih ada dua kali lipat kampus UMY yang digunduli hutanya oleh PT SAE.

Lalu apa dampak yang timbul jika 45 hektar di gunduli layaknya rambut om Indro warkop ? Dilansir dari Liputan 6, menurut Marsha Azka dari koordinator Aksi Selamatkan Slamet dari elemen Mahasiwa proyek PLTPB meruapakan kesalahan fatal pemerintah. Proyek ini akan merusak ekosistem dan ekologi dari sisi selatan Gunung Slamet, dan dipastikan akan mengancam kehidupan warga di sekitarnya.

Menurut Marsha, proyek ini sudah cacat sejak disusun oleh pemerintah. Faktanya warga sekitar sudah merasakan dampak buruknya, misal keruhnya sungai prukut cilongok dan anak sungainya, yang mengaibatkan masyarakat sulit menemukan air bersih. Lalu, atas keruhnya sungai tadi membuat ribuan ekor mati, lalu banyak kerugian juga yang dialami oleh bidang peternakan dan industri kecil yang kecil yang membutuhkan air bersih. Tidak cukup itu, bahkan akhir-akhir ini banyaknya hewan liar dan buas seperti babi hutan dan kera turun dari lereng Gunung Slamet, hewan tersebut sering turun ke lahan pertanian warga sekitar.

“Babi Hutan semakin sering turun Gunung ke lahan pertanian penduduk di cilongok, selain itu, dibeberapa tempat juga dilaporkan ada kumpulan monyet yang turun Gunung juga,” ujar Marsha di liputan6.com

Lebih lanjut, dari detik.com, Irsyadul sebagai juru bicara aksi Aliansi Selamatkan Slamet yang menggelar demo di depan pendopo Pem.kab Banyumas, mereka menuntut Bupati Banyumas untuk menolak pembangunan PLTPB. Tidak hanya menuntut Bupati Banyumas untuk menolak, bahkan peserta aksi tadi mendesak Bupati Banyumas untuk merekomendasikan pada Gubernur Jateng dan kementrian terkait untuk mencabut izin ekplorasi dari PT SAE.

Tapi apalah seorang Bupati yang tidak memiliki otoritas penuh terkait kebijakan ini, karena ini kebijakan dari Pemerintahan Pusat dan yang memberikan wewenang tambang adalah kewenangan Pemerintahan Provinsi Jateng, akhirnya menjadi isapan jempol para peserta aksi tersebut.

Tidak mau ketinggalan dalam menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat, organisasi Pemuda Pancasila pun ikut mendesak untuk menolak dalam pembangunan proyek PLTPB.

Dilansir dari tribunnews.com “ Saya mohon proyek ini dihentikan karena pengerjaanya tidak PROFESIONAL, dan kami meminta hutan kita dikembalikan seperti semula,” ujar Cipto Teguh selaku ketua PAC Pemuda Pancasila Kec. Cilongok.

Penolakan Pemuda pancasila atas proyek ini bukan tanpa ada alasan, karena mereka para Pemuda Pancasila menyaksikan langsung saat melakukan Pendidikan Dasar yang lokasinya berdekatan dengan proyek PT SAE.
Menurut Cipto Teguh, akibat luas hutan yang digunduli oleh PT SAE ini membuatnya tingkat sedimen tanah makin parah. Teguh berkeyakinan jika proyek ini terus dilanjutkan akan membuat kerusakan ekologi dan dapat merugikan warga sekitar.

“puncak bukit yang semula dipenuhi pohon besar berubah menjadi hamparan jalan, dan saat hutan digundul, pasti akan mengakibatkan erosi dan BANJIR besar-besaran yang berdampak ke warga dibawahnya,” Ujar Ketua PAC Pemuda Pancasila Kec. Cilongok ini.

Seperti yang saya tulis diatas, kenapa Bupati Banyumas tidak memiliki wewenang untuk menycambut izin proyek ini, karena hutan di Gunung Slamet termasuk hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani, sehingga yang dapat memberikan izin atau pencabutan izin pastinya melalui Menteri Kehutanan RI.

Kalo kita bertanya pada diri kita masing-masing, apasih manfaat dari hutan lindung ? dari namanya aja hutang lindung, tentunya hutang lindung adalah hutan yang melindungi berbagai tumbuhan, binatang, dan mahluk hidup lainnya, dan hutan lindung ini tidak hanya melindungi tumbuhan dan binatang saja, melainkan kawasan yang HARUS DILINDUNGI. Ya tentunya kita sebagai Manusia yang masih waras harus melindungi hutan lindung ini.
Apakah hanya melindungi tumbuhan dan hewan saja ? oh tidak, manfaat dari hutan lindung ini sangat banyak sekali, diantaranya :
• Mengurangi Pemanasan Global
• Menyimpan Cadangan Air
• Mencega Terjadinya Banjir
• Mencegah Erosi Tanah
• Dll (silahkan isi sendiri)

Masih ingat kan berapa hektar yang ditebas oleh tukang tebas si PT SAE ini ??? Ya, kurang dari 45 hektar, atau sekitar 44,999 hektar.

Kalian masih ingat kasus Lapindo ? karena keserakahan segelintir Manusia akhirnya Lapindo membuat mimpi buruk warga Sidoarjo. PLTPB sendiri secara teknis juga melakukan pengeboran, tentunya ada kemungkinan bisa menjadi malapetaka sendiri semisal pengeboran itu salah dalam memperhitungkan.

Untuk Lapindo juga dulu diprekdisi akan aman, gak mungkin di prekdisi akan bahaya ya kan ? akhirnya Tuhan berkata lain. Sudahlah untuk analogi Lapindo dan PLTPB saya tidak berspekulasi lebih jauh.

Pasti diantara kalian banyak yang tidak sependapat, ya itu hak anda untuk tidak sependapat. Apakah kalau PLTPB di Gunung Slamet lantas tarif dasar listrik akan murah ? belum tentu juga. Dilansir dari Indonesia Investments saya kasih benang merah kalimat “ Biaya eksplorasi dan juga biaya modal pembangkit listrik geotermal lebih tinggi dibandingkan pembangkit-pembangkit listrik lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun, setelah mulai beroperasi, biaya produksi rendah dibandingkan dengan pembangkitg-pembangkit listrik berbahan bakar fosil ”. Kalau saya boleh berhipotesis, artinya jika biaya produksi murah berarti TDL juga murah, apakah ada jaminan dari semua itu ? gak ada jaminan kan ?, sampai detik ini saja masih bongkar pasang subsidi listrik, berarti tidak ada jaminan yang mengikat kalau PLTPB di Gunung Slamet sudah beroperasi.

Lalu buat apa pembangunan PLTPB ? kalau ujung-ujungnya Pemerintah sedang BERBISNIS bukan sedang BERNEGARA. Ingat UUD 45 pasal 33 ayat (3) disebutkan :

“ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran RAKJAT”

Apapun alasannya, saya sebaga penulis menolak atas pembangunan PLTPB. Saya lebih suka Indonesia asri dan lebat hutannya, luas pelataran sawahnya, jernih air laut dan sungainya. Kalau kata Gombloh, “Lestari Alamku Lestari Desaku”, Salam Rimba !!! Salam Lestari !!!

 

 

Sumber :

Detik.com
Liputan6.com
Tribunsnews.com
Indonesia-investment.com

Tags:
author

Author: