CARA JITU MENJADI PRAKTISI POLITIK

Menjadi praktisi politik itu gampang gampang susah. Kok bisa? Legitmasi dari rakyat tentunya harus didapatkan terlebih dahulu. Saat legitimasi sudah didapat, otomatis untuk naik menjadi praktisi politik akan gampang pula. Tapi apa segampang itu? Tentu tidak. Untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat, seorang pemimpin perlu mengerahkan berbagai upaya.

Salah satu upaya yang dapat digunakan adalah dengan memainkan angggaran, tentunya untuk hal positif, bukan untuk disalah gunakan. Anggaran merupakan sistem politik yang berisi kumpulan pernyataan mengenai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam beberapa periode mendatang. Anggaran disusun melalui keputusan politik, yaitu keputusan yang mengikat, mempengaruhi, dan menyangkut masyarakat umum yang diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Pemaknaan aktivitas politik sangat besar, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Politik dan anggaran seolah-olah merupakan dua bahasan yang berbeda. Namun, keduanya mempunyai hubungan sangat erat. Anggaran itu tentang politik!

Bagaimana bisa?

Saat terlibat dalam proses penganggaran, variabel-variabel politik sangat menentukan. Perubahan politik berimplikasi pada sistem, mekanisme, dan praktek anggaran. Anggaran merupakan produk dari berbagai kepentingan dan pandangan dari para pelaku politik. Anggaran yang pro kepentingan publik akan mengefektifkan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Urusan anggaran seolah-olah adalah urusan uang dan resorsis belaka yang tidak berkaitan dengan kekuasaan, padahal sebenarnya tidak. Sistem mekanisme dan praktik anggaraan akan berubah sesuai dengan perubahan atau motif-motif politik karena anggaran adalah produk dan pandangan dari para pelaku politik, yaitu pimpinan daerah atau pusat dan para partai politik.

Bagaimana politik mempengaruhi anggaran?

Kesalahan saat mengelola anggaran akan berakibat pada lepasnya kekuasaan yang dipegang. Coba kita tengok ke belakang saat transformasi era kepemimpinan Megawati yang berganti menjadi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat akhir jabatannya menjelang pemilu ke 6, Megawati mengeluarkan kebijakan untuk menjual saham Indosat dan kapal tanker VLCC milik pertamina yang menjadi aset negara. Kebijakan menjual saham Indosat diterapkan dengan dalih untuk privatisasi terhadap BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi. Kapal tanker VLCC dijual dengan harga murah dan memaksa untuk menyewa pada asing dengan harga mahal.

Isu ini kemudian digunakan SBY saat menjelang pilpres untuk menggulingkan Megawati. Isu politik dimainkan dengan dalih nasionalisme. SBY menggiring isu bahwa kebijakan yang diterapkan Megawati tersebut merupakan hal yang tidak nasionalis karena tidak percaya pada kemampuan negara dalam mengelola aset dan lebih memilih bergantung pada negara lain.

Kasus lain yang menyangkut politik anggaran adalah saat kepemimpinan SBY yang berhasil menjabat selama 2 periode. SBY menggunakan anggaran untuk mengeluarkan kebijakan BLT beberapa bulan sebelum pemilu ke 7 berlangsung. Kebijakan BLT tersebut dapat digunakan untuk menguatkan legitimasi atas kekuasaan yang melekat dalam dirinya. Karena legitimasi kuat, pada pemilu putaran ke 7, SBY berhasil memenangkannya dan kembali menduduki kursi kepresidenan.

Kasus di atas semakin menjalaskan alangkah eratnya hubungan antara anggaran dan politik. Pengelolaan anggaran dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk menguatkan legitimasi atau justru melemahkannya. Masyarakat bisa mengontraskan pemimpin dengan kebijakan anggaran yang diberlakukan. Jika ingin menjadi praktisi politik, kuasailah masalah anggaran.

Rate this article!
author

Author: